Zulkifliemansyah : Jangan Halangi Kontribusi Kepada Masyarakat

Mataram - Anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Zulkifliemansyag mengatakan juga ikut merespon terjadinya ribut-ribut masalah suap kuota daging sapi yang menerpa partainya. Namun, ia menyatakan jangan sampai hiruk pikuk. ‘’Namanya politik itu ada dinamikanya. Cuman jangan sampai menghalangi kontribusi kepada masyarakat,’’ ujarnya di kota Sumbawa Besar, Sabtu 25 Mei 2013 pagi.

Gonjang-ganjing PKS, Zulkfliemansyah mengatakan bahwa semua partai harus mengalami hal serupa kejadian yang seperti dihadapi PKS. ‘’Supaya tidak merasa dirinya center of the work,’’ ujarnya. Katanya, di sisi iain diakuinya bahwa demokrasi sekarang ini memiliki mekanisme instrument yang memaksa semua partai punya perilaku yang sama.

Sikap sesama kader PKS Fahri Hamzah yang juga berasal dari Kabupaten Sumbawa, dinilainya wajar-wajar saja sebagai kader partai. ‘’Dia itu mengerti sebagai politikus tahu kapan dia ngegas,’’ ucapnya. Kemudian ia mengatakan bahwa orang-orang Sumbawa memiliki potensi sebagai politikus yang jago.

Tetapi melalui pembangunan pendidikan, ia juga ingin mengubah kultur untuk menghadapi era tambang di daerahnya. di Kabupaten Sumbawa, PT Newmont Nusa Tenggara akan menambang blok Elang yang memiliki potensi kandungan lebih besar dari pada Batu Hijau di Kabupaten Sumbawa Barat yang ditambang sejak 2000. ‘’Saya ingin mengubah kultur karena yang bekerja di tambang tidak bisa dengan hanya bicara,’’ katanya.

Karena itu ia membangun pusat peradaban baru di Kabupaten Sumbawa melalui lembaga pendidikan yang dibentuknya melalui Yayasan Dea Mas. Menurutnya, persoalan partai tidak menghalangi dirinya memberikan kontribusi di bidang pendidikan di daerah kelahirannya.

Menurutnya, ia juga sibuk untuk partai. Tetapi pada saat lain juga ingin mengabdi kepada warganya baik yang berada di daerah pemilihannya Banten sebagai anggota DPR RI, juga di daerah kelahirannya Sumbawa Nusa Tenggara Barat.

Ribut-ribut masalah suap kuota daging sapi yang melibatkan kader PKS tidak membuat Zulkifliemansyah larut. Hampir setiap akhir minggu, ia pulang ke kampung halamannya di Kabupaten Sumbawa. Di sana, ia membuka pendidikan Islam Terpadu yang dimulai awal tahun ajaran baru 2013-2013 mendatang. Sudah belasan pejabat Negara telah datang ke kampus Universitas Teknologi Samawa yang dipimpinnya selaku rektor.

Selain membangun kampus Universitas Teknologi Samawa yang di tengah alam pedesaan Batu Alang, sekitar 12 kilometer arah selatan dari kota Sumbawa Besar, juga membangun Sekolah Dasar Islam Terpadu di perkampungan nelayan yang berada di Kelurahan Labuan Sumbawa di kota Sumbawa Besar. Bahkan membuka lapangan pacuan kuda Angin Laut di Desa Penyaring sekitar 12 kilometer arah utara dari kota Sumbawa Besar.

DPRD NTB Gagal Putuskan Pengunduran Diri Wagub

DPRD NTB gagal membuat keputusan terkait dengan pengajuan pengunduran diri wakil gubernur (wagub) NTB H Badrul Munir. Hal itu disebabkan karena rapat paripurna DPRD yang digelar Jumat (24/05) untuk mengambil keputusan pengunduran diri wagub tidak kuorum. Selain itu mayoritas anggota dewan berpendapat bahwa pengambilan keputusan belum prosedural

Anggota DPRD NTB dari farksi PKS Johan Rosihan mengatakan, lembaga legislatif tidak bisa mengambil keputusan hanya dengan selembar surat tembusan. Ia menghendaki agar badan musyawarah DPRD NTB menetapkan sebuah mekanisme khusus sebelum dibawa ke dalam persidangan. Jabatan wakil gubernur adalah pejabat negara sehingga menyetujui pemberhetian pejabat negara tidak sederhana.

Sidang paripurna yang dipimpin oleh H.L Moh Syamsir tersebut mengundang banyak interupsi dari anggota dewan. Nurdin Ranggabarani dari fraksi PPP mengatakan, pihaknya belum memahami substansi persidangan yang digelar saat ini, pasalnya surat pengunduran diri wagub tidak dipegang oleh semua anggota dewan.

Rapat paripurna DPRD NTB dengan agenda meminta persetujuan pengunduran diri wagub H badrul Munir diagendakan pukul 09.00 Wita hari Jumat. Namun sampai pukul 11.00 Wita, jumlah anggota dewan belum kuorum. Dari 55 anggota dewan, baru 37 orang yang menghadiri undangan.

Pimpinan sidang H.L Moh Syamsir melakukan skorsing sidang paripurna sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan. Mayoritas anggota dewan menghendaki agar dilakukan rapat dengan seluruh pimpinan fraksi untuk menentukan mekanisme persetujuan pengunduran diri wagub.

KPU Pelajari Aduan Terkait Penyiaran Hitung Cepat

Mataram - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat Darmansyah mengatakan pihaknya akan mempelajari pengaduan terkait penyiaran hasil hitung cepat (quick count) oleh TVOne bekerjasama dengan Lingkaran Survei Indonesia pada 13 Mei 2013.

"Memang ada surat pengaduan. Kami akan mempelajari pengaduan soal penyiaran hasil hitung cepat tersebut apakah ada pelanggaran aturan atau tidak," katanya di Mataram, Rabu.

Ia mengatakan, menurut aturan pelaksanaan pencoblosan pada Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur NTB dimulai pada pukul 07.00 WITA dan berakhir pukul 13.00 WITA. Penghitungan suara baru boleh dilaksanakan satu jam setelah berakhirnya waktu pencoblosan.

Jadi, katanya, penghitungan suara baru boleh dilaksanakan pada pukul 13.00 WITA. Ini berarti penyiaran hasil penghitungan cepat itu baru boleh dilaksanakan pukul 14.00 WITA atau satu jam setelah penghitungan suara.

"Kendati demikian kami belum bisa memastikan, karena harus mempelajari terlebih dahulu pengaduan masyarakat soal penyiaran hasil hitung cepat tersebut," kata Darmansyah

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB juga menerima pengaduan terkait penyiaran hasil hitung cepat atau "quick count" Pemilihan Kepala Daerah Gubernur/Wakil Gubernur 13 Mei 2013 oleh TVOne bekerja sama dengan Lembaga Survei Indonesia.

Ketua Desk Pemilu KPID NTB Sukri Aruman mengatakan hasil hitung cepat Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur yang ditayangkan TVOne pada 13 Mei 2013 menuai protes berbagai pihak.

"Kami menerima sejumlah aduan yang memprotes penyiaran hasil `quick count` di TVOne yang ditayangkan mulai pukul 12.00 Wita, padahal waktu pencoblosan di TPS berakhir pukul 13.00 Wita," katanya.

Menyikapi pengaduan tersebut, KPID NTB akan memanggil dan meminta klarifikasi dari Direktur Utama TVOne guna memperoleh kejelasan atas tayangan program hasil hitung cepat Pilkada gubernur dan wakil gubernur yang diprotes berbagai pihak di Mataram.

"Tentu saja kami akan meminta keterangan selengkap-lengkapnya dari TVOne untuk memastikan apakah ada pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) atau tidak, termasuk apakah `quick count` TVOne itu melanggar peraturan KPID NTB tentang penyiaran program siaran pemilu atau aturan lain yang dibuat oleh penyelenggara pemilu," katanya.

Sukri yang juga Wakil Ketua KPID NTB mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan KPI Pusat untuk mendapatkan arsip siaran acara tersebut.

Sukri mengatakan, kalau mengacu pada aturan yang ada, penayangan hasil hitung cepat tidak bisa dilaksanakan ketika pencoblosan masih berlangsung di tempat pemungutan suara (TPS), apalagi KPU sudah menetapkan waktu pencoblosan berakhir pukul 13.00 Wita.

Menurut dia, paling cepat penayangan hasil hitung cepat satu jam setelah selesai pencoblosan.

"Inilah yang ingin kami klarifikasi, soal ketepatan waktu tayang hasil `quick count` TVOne. KPID NTB tentu saja akan memberikan sanksi bila terbukti ada pelanggaran P3SPS dan peraturan program siaran pemilu di radio dan TV," ujarnya.

Pada Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur NTB periode sebelumnya, KPID NTB juga melayangkan teguran keras ke stasiun TVOne karena melakukan pelanggaran terkait penyiaran hasil penghitungan cepat Pilkada 2008-2013.

"Kalau modusnya sama seperti itu, jelas kami akan layangkan teguran keras kepada TVOne agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa mendatang," kata Sukri.

*Antara NTB

PKS Segera Tetapkan Cabup-Cawabup Lombok Barat

Mataram - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Golkar segera menetapkan Calon Bupati (Cabub) dan Calon Wakil Bupati (Cawabup) Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dipercepat dari 2014 menjadi 23 September 2013.

"Segera ditetapkan. Kalau cabupnya yakni TGH Muharrar yang direkomendasikan oleh DPD PKS Lombok Barat dan kemungkinan besar didukung DPW PKS NTB. Kalau cawabupnya sudah hampir final," kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS NTB Suryadi Jaya Purnama, di Mataram, Rabu.

PKS memiliki empat kursi di DPRD Kabupaten Lombok Barat, sehingga masih membutuhkan dua kursi lagi untuk mengusung pasangan calon. Karena itu, PKS Lombok Barat tengah menjalin koordinasi untuk mencapai koalisi dengan partai lainnya yang juga memiliki kursi di DPRD setempat.

"Dalam waktu dekat akan digelar rapat khusus untuk menetapkan pasangan calon yang akan diusung PKS beserta parpol mitra koalisinya," ujarnya.

KPU Kabupaten Lombok Barat sudah memulai tahapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat periode 20014-2019, sejak April 2013. Ketua KPU Kabupaten Lombok Barat Suhaimi Syamsuri SAg MSi mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan berbagai hal yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat.

Tahapan pemungutan suara dijadwalkan 23 September mendatang untuk putaran pertama, sementara putaran kedua di bulan November. Pemungutan suara direncanakan akan berlangsung di sekitar 1.400 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang menyebar di 122 desa, di 10 kecamatan.

"Kalau data pemilih akan mengacu kepada pemutakhiran DP4 (Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilih (DP4) yang telah diserahkan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, pekan lalu," ujarnya.

Sebagai pembanding, jumlah pemilih sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2013-2018 di Kabupaten Lombok Barat, sebanyak 456.211 jiwa, yang terdiri dari 224.832 jiwa laki-laki dan 231.379 jiwa perempuan.

Jumlah TPS di Kabupaten Lombok Barat untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB itu sebanyak 1.202 unit. "Nanti kami mutakhirkan DP4, menjadi DPS hingga DPT baru bisa menetapkan jumlah pemilih untuk Pilkada Lombok Barat. DPT dan TPS untuk pemilihan gubernur itu, menjadi data pembanding saja," ujar Suhaimi.

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, juga telah mengalokasikan anggaran pemilihan kepala daerah itu yakni sebesar Rp22 miliar sesuai kebutuhkan yang diajukan KPU setempat. Anggaran sebesar Rp18 miliar bersumber dari APBD murni 2013, dan Rp4 miliar dari APBD perubahan 2013.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat semestinya digelar di 2014 sesuai batas akhir jabatan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Periode 2009-2014, namun dipercepat setahun atau akan digelar di 2013, terkait Pemilu 2014.

*antaramataram.com

NTB Berharap Bendungan Pandanduri Dioperasikan Akhir 2014

NTB - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berharap bangunan utama Bendungan Pandanduri yang berlokasi di Desa Suwangi, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dirampungkan akhir tahun ini agar dapat dioperasikan akhir 2014.

"Pak Gubernur mengemukakan harapan itu saat `groundbreaking` penutupan aliran sungai sekaligus pengalihan aliran air ke terowongan, beberapa hari lalu," kata Kabag Humas dan Protokoler Setda NTB Tri Budiprayitno, di Mataram, Minggu.

Ia mengatakan, bangunan utama bendungan "raksasa" Pandanduri mulai dikerjakan kontraktor pelaksana pemenang tender PT Waskita Karya yang bermitra dengan PT Brantas Adi Jaya, sejak akhir Juli 2012.

Pemerintah melalui Direktorat SDA Kementerian PU mengalokasikan anggaran sebesar Rp463 miliar untuk konstruksi pembangunan Bendungan Pandanduri dalam tiga tahun anggaran sekaligus mulai 2012 hingga 2014.

Dalam proses penawaran pelaksanaan proyek bendungan itu, PT Waskita Karya sebagai pemenangnya mematok harga Rp432 miliar.

Proyek fisik pembangunan Bendungan Pandanduri dikerjakan secara parsial yang dimulai dari bagian tertentu yang tidak terkendala permasalahan teknis, dan hal itu sudah dimulai sejak pertengahan 2008.

Bagian tertentu yang dikerjakan lebih dulu tidak ada kaitannya dengan lahan yang belum dibebaskan, seperti pembangunan fisik terowongan pengalihan air berdiameter dua meter sepanjang 350 meter dengan dukungan dana Rp50 miliar.

Pembangunan fisik saluran pengalihan air itu sudah dimulai sejak April 2008, sambil mengupayakan penyelesaian pembebasan lahan yang belum tuntas.

Sambil menunggu perampungan bangunan utamanya, dilakukan penutupan aliran sungai (river closing) untuk pengalihan aliran sungai palung menuju terowongan yang sudah terbangun.

"Diyakini bendungan utama itu bisa rampung akhir tahun ini sehingga akhir tahun depan sudah bisa dioperasikan," ujar Tri.

Sementara itu, Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I (NTB-NTT) Marsono mengatakan, pembangunan Bendungan Pandanduri itu membutuhkan areal seluas 430 hektare, dan kini sudah 300 hektare lebih yang dibebaskan sejak 2007, sehingga masih tersisa sekitar 108 hektare lebih.

Lahan untuk Bendungan Pandanduri yang didesain sepanjang tiga kilometer yang belum dibebaskan itu berlokasi di Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.

Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus berkoodinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menuntaskan polemik pembebasan lahan bendungan Pandanduri itu.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTB Dwi Sugiyanto mengatakan, pembebasan lahan untuk pembangunan Bendungan Pandanduri itu dilakukan secara bertahap sesuai dukungan anggaran, namun diupayakan rampung 2013.

"Tahun lalu dialokasikan Rp40 miliar untuk bebaskan lahan, dan tahun ini dirampungkan sisanya,"

Kawasan Bendungan Pandanduri itu berlokasi di tiga desa dalam wilayah Kabupaten Lombok Timur yakni Swangi, Terara dan Santong.

Bendungan itu diperkirakan memiliki daya tampung air sebesar 27 juta kubik dan diharapkan dapat mengairi sawah daerah irigasi sebanyak 10.417 hektare lahan dan juga untuk mencukupi kebutuhan air bersih penduduk di tiga kecamatan dan 17 desa yakni sebanyak 138.106 jiwa.

Bendungan ini didesain menggunakan sistem `high level diversion` yang juga mendatangkan air dari wilayah Kabupaten Lombok Barat.

Selain itu, juga berguna bagi pengendalian banjir dan pemenuhan kebutuhan air peternakan sebanyak 21.500 ekor sapi dan ternak lainnya serta pengembangan wisata lokal.

*AntaraNTB